Perbedaan Pendekatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Jawa Barat Terkait Transportasi Online
Ikhtisar
- Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menggandeng GO-JEK dalam hal pengiriman obat secara gratis ke rumah pasien miskin. Dengan begitu, para pasien rawat jalan nantinya hanya perlu menyetorkan resep ke apotek, dan menunggu obat tersebut diantarkan ke rumah.
- Awalnya inisiasi ini hadir dalam bentuk program Gancang Aron (lekas sembuh) dengan enam motor operasional. Kerja sama dengan GO-JEK ini bertujuan untuk mempercepat proses pengantaran obat.
Pada tanggal 10 Oktober 2017 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi resmi bekerja sama dengan layanan transportasi online GO-JEK dalam hal pengiriman obat secara gratis ke rumah pasien miskin. Dengan begitu, para pasien rawat jalan nantinya hanya perlu menyetorkan resep ke apotek, dan menunggu obat tersebut diantarkan ke rumah.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (Anas) sebenarnya sudah meluncurkan program pengantaran obat gratis pada bulan September 2017 lalu. Namun program yang bernama Gancang Aron (lekas sembuh) tersebut hanya mempunyai enam motor operasional. Berkat kerja sama dengan GO-JEK yang mempunyai banyak armada ini, proses pengantaran obat diharapkan bisa menjadi lebih cepat.
“Saya sering lihat pasien yang setelah berobat harus menunggu obat di apotek, kan kasihan. Dengan program ini, mereka tidak perlu menunggu antrean, dan bisa langsung beristirahat di rumah,” jelas Anas pada saat itu.
Langkah ini seperti menjadi bukti bagaimana perkembangan teknologi bisa membantu masyarakat dalam berbagai hal. Setelah ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengaku akan bekerja sama dengan GO-JEK di bidang-bidang lain, seperti pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Pariwisata.
“Kami harap langkah ini bisa menjadi percontohan untuk diaplikasikan di daerah lain,” jelas CEO GO-JEK Nadiem Makarim.
Menariknya, ketika Pemerintah Kabupaten Bayuwangi memutuskan menggandeng GO-JEK, di waktu yang sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat justru meminta layanan transportasi online seperti GO-JEK, Grab, dan Uber untuk menghentikan operasional. Mereka beralasan layanan transportasi online tersebut tidak mempunyai aturan, setelah Mahkamah Agung memutuskan untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26/2017 terkait transportasi online.
Untuk masalah transportasi online, Anas sendiri punya kalimat yang menarik. “Teknologi tak bisa dilawan, tapi harus dimanfaatkan untuk memudahkan masyarakat,” ujar Anas kepada Liputan6.
(Diedit oleh Pradipta Nugrahanto)
The post Perbedaan Pendekatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Jawa Barat Terkait Transportasi Online appeared first on Tech in Asia Indonesia.
Source: Inspirasi
