Usulan Rumah Sakit Khusus Pejabat dari Wasekjen PAN di Tengah Sulitnya Masyarakat Dapat RS
JAKARTA, KOMPAS.com – Usulan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irine Rumaseuw agar pemerintah membuat rumah sakit khusus Covid-19 bagi para pejabat memantik kritik publik. Usul ini dilontarkan Rosaline berkaca dari pengalamannya yang sangat sulit mencarikan tempat tidur rumah sakit bagi para pejabat. “Saya sedih, (dalam) satu, dua bulan ini banyak membantu pejabat negara untuk refer ke rumah sakit yang ada di Jakarta, pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara,” kata Rosaline, dalam acara rilis survei Median, Rabu (7/7/2021).
Rosaline bercerita, beberapa waktu yang lalu ia sempat membantu mencarikan rumah sakit bagi anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN John Siffy Mirin yang terapapar Covid-19. Ia mengatakan, dengan segala jaringan yang ia miliki sebagai elite partai, ia tetap kesulitan mencarikan tempat perawatan bagi John hingga akhirnya meninggal dunia. “Saya sampai mengemis-ngemis, saya punya ketua Fraksi PAN, saya punya teman dari wakil ketua Komisi IX, saya punya ketua umum PAN, semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra untuk ada ruangan, itu sampai segitunya,” ujar dia.
Berangkat dari pengalaman itu, Rosaline berpendapat, pemerintah perlu membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat. Menurut dia, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto yang biasa dijadikan rujukan bagi pejabat negara pun sudah tidak mampu menangani di tengah lonjakan kasus Covid-19. “Kementerian Kesehatan harus sudah mulai waspada karena pejabat negara ini harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya. Bagaimana sampai dia datang ke emergency terus terlunta-lunta,” kata Rosaline.
Belakangan, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Irvan Herman menyatakan, usulan Rosaline itu merupakan pernyataan pribadi, PAN tidak pernah mengusulkan adanya RS khusus bagi pejabat. “Justru usulan PAN adalah bagaimana caranya Rakyat dapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat. Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan untuk mereka yang tidak mampu apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 ini,” kata Irvan.
Tidak peka
Meski telah diklarifikasi, usulan Rosaline itu terlanjur menuai kritik karena dinilai tidak peka dengan kondisi masyarakat di tengah pandemi yang sulit mendapatkan tempat tidur di rumah sakit. “Inilah pejabat yang tak sensitif dengan kesulitan dan penderitaan rakyat. Rakyat sedang berjibaku melawan Covid-19 dan setiap hari berguguran. Namun di saat yang sama pejabatnya bicara hal yang keblinger, ingin privilege,” kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Menurut Ujang, sudah banyak fasilitas dan keistimewaan yang diberikan kepada para pejabat. Terbaru, para anggota DPR diberikan pelat nomor khusus anggota dewan. “Memang negara ini milik mereka? Ini kan negara milik rakyat, bukan milik mereka para pejabat. Bila perlu pun mereka minta disiapkan pemakaman khusus pejabat,” kata Ujang.
Ujang menilai, usul tersebut juga akan menjadi bumerang yang menambah rasa benci masyarakat karena adanya ketidakadilan. Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, usulan membuat rumah sakit khusus bagi pejabat akan menciptakan diskriminasi di tengah masyarakat. “Selama ini saja di rumah sakit sudah diskriminatif artinya mereka yang punya duit kan sudah ada tempatnya sendiri, artinya di rumah sakit swasta juga banyak yang lux-lux kan, yang mewah-mewah bahkan mereka banyak juga yang ke luar negeri,” kata Trubus. Padahal, menurut Trubus, para pejabat juga sudah mendapatkan tunjangan dan fasilitas kesehatan yanng mencukupi. Oleh karena itu, usulan di atas dinilanya hanya akan memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.
RS penuh Di tengah munculnya usul agar pemerintah membuat rumah sakit khusus bagi pejabat, nyatanya banyak masyarakat di luar sana yang kini kesulitan mencari tempat tidur karena rumah sakit penuh. Di Jakarta, semua tempat tidur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu dilaporkan terisi penuh oleh pasien Covid-19 sehingga ruang instalasi gawat darurat (IGD) mesti difungsikan sebagai tempat perawatan. “Laporannya ada 365 bed dalam keadaan terisi semua. Dan itu di IGD sudah kami siapkan ruang rawat. Sudah kami ganti menjadi ruang rawat di IGD sekarang. Itu ada 50 bed terisi semua,” kata Direktur Utama RSUD Pasar Minggu Yudi Amiarno.
Sementara itu, di RSUD dr Hardono Ponorogo, delapan orang pasien Covid-19 terpaksa dirawat di tenda darurat yang dibangun di halaman rumah sakit karena semua ruangan sudah penuh. “Jadi untuk semua ruangan (isolasi) semuannya full pasien. Malah overload (pasien) dari tempat tidurnya,” kata Humas RSUD dr Hardjono Ponorogo Suprapto. Membeludaknya jumlah pasien di sejumlah rumah sakit ini menjadi cermin dari peningkatan kasus Covid-19 yang terus melonjak setiap harinya. Pada Rabu kemarin, pemerintah mencatat penambahan kasus sebanyak 34.379 kasus dalam sehari yang merupakan rekor tertinggi selama pandemi. Jumlah kasus Covid-19 pun diprediksi masih akan terus melonjak dalam beberapa hari ke depan seiring makin gencarnya pemeriksaan atau testing yang dilakukan pemerintah.
Sumber
The post Usulan Rumah Sakit Khusus Pejabat dari Wasekjen PAN di Tengah Sulitnya Masyarakat Dapat RS appeared first on Universitas Al Azhar Indonesia.
Source: Berita Kampus
