[Flash] Menteri Perhubungan: GO-JEK dan Grab Harus Terdaftar sebagai Bisnis Transportasi

Pada 2 April 2018, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan finalisasi atas regulasi baru yang bakal diterapkan pada penyelenggara layanan transportasi berbasis aplikasi online, seperti GO-JEK dan Grab, dalam waktu dekat.
Dikutip dari laporan Reuters, regulasi ini akan mewajibkan para penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai perusahaan transportasi umum paling lambat dalam waktu dua bulan.
Aturan baru ini akan didiskusikan dengan para pelaku layanan transportasi online dan pemangku kepentingan dalam jangka waktu satu atau dua hari ke depan.

Peliknya regulasi perihal pengaturan perusahaan layanan transportasi online merupakan masalah yang masih berkembang pada beberapa negara di kawasan Asia Tenggara.
Hal ini disebabkan karena layanan transportasi berbasis aplikasi enggan disebut-sebut sebagai penyedia transportasi umum, karena ketiadaan armada kendaraan sebagai aset dan kelompok pengendara yang menjadi karyawan perusahaan.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 yang isinya mengharuskan keterlibatan koperasi, penetapan tarif, pemasangan stiker, dan larangan untuk merekrut mitra pengemudi secara perorangan.
Jika regulasi baru ini kemudian dilebur dengan Revisi PM Nomor 26 Tahun 2017, maka layanan transportasi on-demand secara tidak langsung akan berbentuk seperti perusahaan transportasi lain di Indonesia.

Source: Inspirasi